Harapan akan perdamaian di Gaza kembali memudar setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memutuskan untuk menunda pembukaan perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir tanpa batas waktu. Netanyahu menegaskan, jalur utama keluar-masuk warga Gaza itu hanya akan dibuka jika Hamas menyerahkan seluruh jenazah sandera yang masih mereka kuasai. Keputusan ini sontak memicu kecaman dari berbagai pihak yang menilai langkah Israel berpotensi menggagalkan proses gencatan senjata.
Pengumuman tersebut disampaikan hanya beberapa jam setelah Kedutaan Palestina di Kairo mengonfirmasi rencana pembukaan kembali penyeberangan Rafah pada Senin (20/10). Namun, keputusan Netanyahu segera memunculkan ketegangan baru di tengah gencatan senjata rapuh yang dimediasi Amerika Serikat. Baik Israel maupun Hamas kini saling menuduh telah melanggar perjanjian yang disepakati bersama.
Departemen Luar Negeri AS menyebut telah menerima laporan kredibel mengenai rencana serangan Hamas terhadap warga sipil Palestina. Pemerintah AS menegaskan akan mengambil langkah tegas untuk melindungi rakyat Gaza dan menjaga integritas gencatan senjata jika serangan benar terjadi. Presiden Donald Trump, selaku mediator perjanjian, juga menegaskan Israel memiliki hak melanjutkan operasi militernya jika Hamas tidak memenuhi komitmennya.
Menanggapi keputusan tersebut, Hamas menuding Netanyahu melanggar kesepakatan gencatan senjata dan mengabaikan komitmen terhadap mediator internasional. Kelompok itu menyebut penutupan Rafah akan menghambat upaya pencarian serta evakuasi jenazah sandera dari reruntuhan bangunan. Israel sendiri mengklaim telah menerima 12 dari 28 jenazah sandera sesuai perjanjian, namun menilai Hamas terlalu lambat dalam proses penyerahan.
Rafah menjadi jalur utama bantuan kemanusiaan menuju Gaza sejak awal konflik. Meski Israel telah meningkatkan aliran bantuan sejak gencatan senjata dimulai, jumlahnya masih jauh dari kebutuhan. Data Program Pangan Dunia (WFP) mencatat, sekitar 560 ton bahan pangan masuk ke Gaza setiap hari—angka yang masih minim untuk memenuhi kebutuhan jutaan warga yang kini menghadapi kelaparan, krisis kesehatan, dan keterbatasan pasokan listrik serta obat-obatan. (*)
