– Walikota: Sulit Direalisasikan
RakyatMaluku.co.id – AMBON, Kabar terkait Pasar Apung yang akan dibangun oleh pihak ketiga atau CV. Alive To Madale akhirnya ditanggapi pedagang Pasar Batu Merah. Pedagang mengaku sangat berharap pasar tersebut dibangun pemerintah bukan pihak ketiga.
Harapan pedagang itu mencuat saat Harian Rakyat Maluku, menemui beberapa pedagang di Pasar Batu Merah, Senin 6 Oktober.
“Katong sangat berterima kasih kalau pasar itu dbangun, tapi katong dengar kabar nanti dibangun Alham. Katong kurang setuju, katong mau pemerintah yang bangun,” ungkap pedagang yang mengaku biasa dipanggil Bapa Ja dalam dialeg Ambon.
Menurutnya, pasar jika dibangun pemerintah, seperti Pemkot Ambon atau Pemprov Maluku, maka kelak pedagang tidak diberatkan biaya masuk atau sekadar membayar retribusi dan biaya masuk yang kecil.
Berbeda, kata dia, jika dibangun pihak ketiga, tentu kios atau toko akan dijual perunit kepada pedagang. Bahkan, nilainya sampai ratusan juta
“Katong dengar pa Alham (Bos CV Alive) sampaikan di koran bahwa nanti sistemnya seperti di Ambon Plaza, berarti pedagang sebelum masuk bayar DP, kemudian bayar cicilan perbulan. Itu tentu sangat berat,” tegasnya.
Dia mengaku, bangunan papan yang disewa dari pemerintah negeri Batu Merah senilai sepuluh juta saja sangat berat dibayar pedagang, padahal dalam bentuk cicil, nah bagaimana kalau kelak harus dibayar puluhan juta sebagai uang muka.
“Saya takut kalau mahal nanti bukan pedagang Batu Merah yang masuk, tapi pengusaha dari luar yang punya uang, padahal niatnya bangun pasar Apung untuk relokasi pedagang yang kumuh dan menutupi jalan-jalan depan ruko,” tambahnya.
Pedagang lain juga meminta agar pemkot atau pemprov mempertimbangkan sebaik mungkin jika pasar dipercayakan dibangun pihak ketiga.
“Beta kenal Pak Alham, dulu bangunan papan di Mardika yang dong bangun lalu jual ke pedagang saja sangat mahal, apalagi ini nanti bangunan permanen,” tanya ibu yang meminta tidak ditulis namanya ini.
Walikota Ambon, Bodewin Wattimena yang dikonfirmasi mengaku sulit direalisasikan
pembangunan pasar tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena efisiensi anggaran pusat yang tengah diberlakukan.
“DAK untuk aspal jalan di Kota Ambon saja dipotong jadi nol,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur di daerah bisa dilakukan melalui berbagai sumber pendanaan, termasuk APBN maupun investasi pihak ketiga.
“Maksud saya, ini kan bisa dengan berbagai cara, ada yang dari APBN, ada yang dari investor. Jadi sepanjang bisa bekerja bersama itu tidak masalah, yang penting sesuai ketentuan,” pungkasnya
Walikota juga menegaskan pembangunan Pasar Apung Batumerah tidak memerlukan nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, melainkan cukup dengan izin dari kementerian terkait.
Menurutnya, proyek pembangunan pasar tersebut merupakan kerja sama antara pihak desa dengan investor atau pihak ketiga, sehingga tidak melibatkan Pemkot Ambon secara langsung.
“Itu desa dengan pihak ketiga, tidak ada sangkut paut dengan Pemkot,” kata Walikota. (MON)
