AMBONHEADLINE

Kapolda Turunkan Pejabat Utama Petakan Daerah Rawan Konflik

Irjen Pol Dadang Hartanto

RakyatMaluku.co.idKEPALA Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku, Irjen Pol Dadang Hartanto, menurunkan para pejabat utama Polda Maluku untuk memetakan daerah-daerah rawan konflik, karakteristik masyarakat, serta pola interaksi sosial di setiap wilayah. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan dan memperkuat ketahanan sosial di Maluku.

“Meski demikian, Polri tidak bisa bekerja sendiri. Kami tetap butuh mitra strategis seperti rekan-rekan pemuda lintas iman untuk bersama-sama membangun Maluku yang aman dan damai,” ujar Kapolda saat bersilaturahmi dengan Forum Pemuda Lintas Iman di Mapolda Maluku, Rabu, 8 Oktober 2025.

Menurut Kapolda, berbagai potensi konflik di Maluku harus diantisipasi secara serius melalui kerja sama antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda.

“Dua aspek penting yang harus kita jaga dalam penegakan hukum adalah legalitas dan legitimasi. Polri menjalankan hukum sesuai prosedur, namun dukungan masyarakat sangat penting agar penegakan hukum tidak ditentang oleh pihak-pihak tertentu,” terangnya.

Kapolda menegaskan pentingnya peran lintas agama dan pemuda dalam memperkuat sinergi menjaga toleransi serta kedamaian di Maluku. Ia mengapresiasi Forum Pemuda Lintas Iman yang dinilai konsisten menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial di daerah yang dikenal dengan sebutan Bumi Raja-Raja itu.

“Maluku ini milik kita bersama. Wilayah ini sangat damai dan toleran, tetapi kedamaian itu tidak datang begitu saja. Ia harus terus kita rawat bersama. Maluku akan menjadi tempat yang lebih baik jika dikelola dengan kebersamaan,” tegasnya.

Kapolda juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing emosi dan mengambil tindakan sendiri saat terjadi masalah di lingkungan sekitar.

“Kebiasaan menyelesaikan masalah dengan kekerasan atau pembakaran harus kita hentikan. Kita harus membangun budaya dialog dan hukum,” pesannya.

Selain itu, Kapolda menyoroti peran strategis pemuda dalam menjaga perdamaian di Maluku. Ia menyebut banyak potensi konflik berawal dari kalangan muda, seperti perkelahian, konsumsi miras, hingga bentrokan antar kelompok. Karena itu, organisasi kepemudaan diharapkan turun langsung ke masyarakat untuk menjadi pelopor perubahan dan penjaga perdamaian.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda juga memaparkan program strategis Polda Maluku dalam menciptakan stabilitas wilayah, salah satunya pembangunan Baileo Emarina atau Rumah Damai, sebuah wadah rekonsiliasi sosial berbasis komunitas yang difokuskan di titik-titik rawan konflik.

“Balileo Emarina ini kami desain sebagai rumah dialog dan kohesi sosial. Jika terjadi persoalan di masyarakat, di sinilah ruang penyelesaian tanpa kekerasan. Kami ingin melibatkan tokoh agama, adat, dan pemuda dalam wadah ini,” tutup Kapolda. (AAN)

 

Exit mobile version