RakyatMaluku.co.id – KETUA DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun atau yang akrab disapa BGW, mengajak seluruh pendemo yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Abdul Muthalib Sangadji (AMSA) Ambon, agar dapat bersama – sama mengawal kinerja seluruh anggota DPRD Maluku.
Ajakan itu setelah BGW mendengarkan dan menerima secara langsung dokumen tuntutan mahasiswa UIN AMSA Ambon di halaman Kantor DPRD Maluku, Karang Panjang, Kota Ambon, Rabu, 3 September 2025.
Menurut BGW, DPRD Maluku memiliki tanggung jawab untuk mengawal isu-isu lokal maupun nasional, sekaligus menjaga harmonisasi pemerintahan di tingkat daerah.
“Kami akan melaksanakan amanah ini sesegera mungkin, dan kami berharap mahasiswa ikut mengawal kinerja kami,” ujarnya di hadapan ratusan mahasiswa.
Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku itu juga memberikan apresiasi sekaligus memastikan bahwa seluruh tuntutan mahasiswa akan ditindaklanjuti.
“Seluruh aspirasi saudara-saudara dari UIN AMSA kami terima dan akan kami tindaklanjuti sesuai dengan kewenangan DPRD,” janjinya.
Terkait dengan tuntutan mahasiswa soal uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) harus dilakukan di kampus-kampus, BGW mengatakan hal itu akan menjadi perhatian serius DPRD.
“Khusus terkait tuntutan uji publik Ranperda di kampus, itu akan menjadi perhatian serius kami,” tegas Benhur.
Sebelumnya, mahasiswa menyampaikan tuntutan berisi isu nasional dan isu lokal kepada DPRD Maluku.
Untuk isu nasional, mereka mendorong DPRD Maluku agar berkoordinasi dengan DPR RI untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset dan RUU Kepulauan, mendorong revisi UU Kepolisian, serta mengevaluasi kinerja Menteri Hukum dan HAM.
Sementara untuk isu lokal, mahasiswa mendesak DPRD Maluku agar uji publik Ranperda dilakukan di kampus-kampus. Mereka menilai kampus merupakan pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan tempat yang tepat untuk melibatkan generasi muda dalam proses legislasi daerah.
Selain itu, mahasiswa juga meminta DPRD memperkuat fungsi pengawasan terhadap dinas-dinas teknis, menegur Gubernur dan Wakil Gubernur agar fokus pada pembangunan dan penyerapan tenaga kerja, serta mengevaluasi kinerja kepala BIN Daerah Maluku terkait deteksi dini potensi konflik. (RIO)
