RakyatMaluku.co.id – WALIKOTA Ambon, Bodewin Wattimena, mendorong korban dugaan pelecehan seksual di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melaporkan kasus tersebut ke aparat penegak hukum agar diproses secara pidana.
“Kalau ada yang menuntut kita diproses hukum tidak bisa. Saya sarankan korban untuk melaporkan ke aparat penegak hukum supaya diproses pidana sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Walikota, di Kantor Gubernur Maluku, Senin, 22 September 2025.
Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon telah menindaklanjuti laporan dengan melakukan pemeriksaan internal terhadap terduga pelaku melalui Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Namun, tindakan pemerintah hanya sebatas sanksi administrasi kepegawaian.
“Saya sampaikan pada saat terima laporan secara institusi kami sudah perintahkan Inspektorat dan BKPSDM untuk periksa yang bersangkutan guna menindak secara administrasi kepegawaian,” ujar Walikota.
Ia menjelaskan, sanksi administrasi kepegawaian bisa berupa teguran lisan, tertulis, pernyataan tidak puas, penurunan pangkat, hingga pemecatan. “Tidak ada kompromi terhadap ASN yang melakukan pelanggaran. Sudah banyak contoh ASN yang diberhentikan atau diturunkan pangkatnya,” jelasnya.
Meski demikian, Walikota mengaku belum dapat menyimpulkan hasil pemeriksaan karena prosesnya masih berjalan. Ia menekankan, Pemkot tidak akan tebang pilih dalam menangani pelanggaran yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Saya menjamin setiap ASN yang melakukan pelanggaran disiplin akan dihukum sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Kasus dugaan pelecehan itu terjadi di Kantor Satpol PP Kota Ambon saat perayaan HUT ke-450 Kota Ambon, 7 September 2025. Terduga pelaku berinisial NW, seorang pegawai Satpol PP. Kasus ini terungkap setelah korban menyampaikannya secara terbuka dalam kegiatan Walikota Jumpa Rakyat (Wajar) pada 19 September 2025. (MON)
