RakyatMaluku.co.id – ANGGOTA Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Reza Mony, menegaskan pentingnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program rumah subsidi yang digulirkan pemerintah. Ia menilai, masih banyak masyarakat yang salah paham terhadap program ini dan menganggap rumah subsidi sebagai rumah gratis, padahal sebenarnya program tersebut merupakan bantuan perumahan dengan subsidi bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
“Pertama yang perlu kami jelaskan kepada masyarakat, rumah subsidi ini bukan rumah gratis yang diberikan oleh pemerintah. Ini merupakan program bantuan perumahan yang bekerja sama dengan pihak pengembang, di mana bunga KPR-nya disubsidi agar lebih ringan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Reza Mony kepada wartawan di Ambon, Selasa (7/10/2025).
Menurutnya, sasaran utama dari program ini adalah masyarakat menengah ke bawah yang selama ini kesulitan memiliki rumah karena keterbatasan ekonomi. Dengan adanya subsidi tersebut, harga rumah diharapkan dapat lebih terjangkau dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkannya secara bijak.
Namun demikian, Reza juga mengingatkan agar pemerintah daerah benar-benar selektif dan jeli dalam menentukan penerima manfaat. Ia khawatir, jika pengawasan tidak ketat, maka program ini bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan pribadi.
“Kami berharap pemerintah daerah melakukan verifikasi dengan baik, agar penerima manfaatnya benar-benar masyarakat yang tidak mampu. Jangan sampai ada penyimpangan, karena ini program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Reza menyampaikan bahwa berdasarkan informasi sementara, kuota rumah subsidi untuk Provinsi Maluku tahun ini mencapai sekitar 3.000 unit. Jumlah itu akan didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota, dengan Kota Ambon mendapatkan alokasi sekitar 400 unit, dan Maluku Tengah sekitar 250 unit.
“Jumlah ini tentu masih jauh dari cukup, tapi setidaknya menjadi langkah awal untuk membantu masyarakat Maluku memiliki hunian yang layak,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi lahan dan mempercepat proses perizinan agar program ini dapat berjalan lancar. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pengembang menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan program rumah subsidi.
“Jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Semua harus diatur dengan baik agar tidak terjadi konflik lahan atau hambatan administrasi. Jika pelaksanaannya berjalan baik, ini akan menjadi catatan positif bagi pemerintah daerah di mata pemerintah pusat,” terang Mony.
Legislator muda itu menambahkan, keberhasilan program seperti rumah subsidi dapat menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan lebih banyak stimulan dan bantuan perumahan di masa mendatang. Karena itu, ia menegaskan DPRD akan terus mengawal dan mengawasi pelaksanaan program tersebut.
“Kami di DPRD akan memastikan program ini benar-benar menyentuh masyarakat bawah. Ini bagian dari komitmen kami untuk memperjuangkan hak rakyat agar bisa hidup lebih layak,” tandasnya.
Dengan komitmen pengawasan yang kuat dan sinergi lintas sektor, Reza Mony berharap program rumah subsidi tidak hanya menjadi proyek pembangunan semata, tetapi juga wujud nyata dari kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di Provinsi Maluku. (Cik)
