Presiden Prabowo Subianto menyoroti besarnya nilai uang sitaan dari kasus korupsi fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya yang mencapai Rp 13 triliun. Ia menyebut jumlah fantastis itu bisa dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik, seperti renovasi ribuan sekolah dan pembangunan kampung nelayan di seluruh Indonesia.
“Rp 13 triliun ini bisa kita gunakan untuk memperbaiki atau merenovasi lebih dari 8.000 sekolah,” ujar Prabowo dalam kunjungannya ke Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).
Tak hanya itu, Prabowo juga menyinggung potensi pemanfaatan dana sebesar itu untuk membangun kampung nelayan yang layak huni. Menurutnya, pembangunan satu kampung nelayan membutuhkan anggaran sekitar Rp 22 miliar dan dapat menampung 2.000 keluarga atau sekitar 5.000 jiwa. “Kalau dikali seribu kampung nelayan, artinya 5 juta orang Indonesia bisa hidup layak,” katanya.
Diketahui, Kejaksaan Agung telah menyita uang sebesar Rp 13 triliun terkait perkara korupsi persetujuan ekspor CPO periode 2021–2022. Uang tersebut merupakan pengembalian kerugian keuangan negara dari sejumlah korporasi yang terlibat dalam kasus tersebut.
Direktur Penuntut Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Sutikno, menjelaskan bahwa dana tersebut berasal dari lima anak perusahaan Wilmar Group, yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Penyitaan ini disebut sebagai salah satu langkah besar dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat korupsi sektor komoditas strategis nasional. (*)
