Suasana serius di Gedung Kejaksaan Agung mendadak mencair saat Presiden Prabowo Subianto melontarkan candaan kepada para menterinya. Dalam acara penyerahan uang hasil sitaan kasus korupsi minyak kelapa sawit (CPO) senilai Rp13,2 triliun di Jakarta Selatan, Senin (20/10), Prabowo sempat menanyakan gelar akademik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di depan para pejabat yang hadir. “Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, you ada profesornya enggak?” tanya Prabowo sambil tersenyum lebar, membuat seluruh ruangan pecah oleh tawa.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Purbaya hanya tersenyum dan menjawab bahwa dirinya belum memiliki gelar profesor. Prabowo pun membalas dengan nada bercanda, “Belum, belum. Sebentar lagi lah,” ucapnya yang kembali disambut gelak tawa hadirin. Candaan tak berhenti di situ. Prabowo juga menanyakan hal serupa kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. “Sudah doktor? Belum ya? Enggak apa-apa, saya juga belum,” ujarnya ringan sambil tertawa.
Di balik momen santai itu, acara penyerahan uang sitaan berjalan khidmat. Kejaksaan Agung menyerahkan uang pengganti kerugian negara dari kasus korupsi CPO senilai Rp13,255 triliun kepada Kementerian Keuangan. Tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang dibungkus rapi dalam plastik terlihat memenuhi satu sisi ruangan hingga setinggi dua meter. Prabowo bahkan sempat meninjau langsung tumpukan uang tersebut sebelum prosesi serah terima dilakukan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kejaksaan Agung atas keberhasilan mengembalikan uang negara dalam jumlah fantastis. Ia menilai kerja keras lembaga hukum itu menjadi bukti nyata komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. “Saya sampaikan penghargaan saya kepada Kejaksaan. Terima kasih,” tutur Prabowo di hadapan pejabat dan awak media.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa dana hasil sitaan tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Ia menyebut, sebagian besar dana itu akan digunakan untuk memperbaiki lebih dari 8.000 sekolah dan membangun kampung nelayan dengan fasilitas lengkap. “Selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri, kampung nelayan tidak pernah diurus. Sekarang kita akan perbaiki,” pungkasnya. (*)
