RakyatMaluku.co.id – DUGAAN Praktik mafia tanah di jantung Kota Ambon memantik reaksi keras Pemuda Muhammadiyah. Organisasi kepemudaan ini menegaskan dukungan penuh kepada Gerakan Koalisi Ambon Transparan (KAT) yang mengawal persoalan aset negara di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman.
Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Muhammad Anshari, menyatakan advokasi yang dilakukan KAT merupakan gerakan moral yang wajib didukung semua pihak. Menurutnya, mafia tanah bukan sekadar persoalan status hukum aset negara, tetapi juga menyangkut kehidupan sosial-ekonomi masyarakat kecil di Ambon.
“Banyak masyarakat akar rumput, khususnya pelaku ekonomi kreatif, menggantungkan hidup pada pemanfaatan lahan kosong milik pemerintah. Karena itu, negara harus hadir mempertegas status hukum aset agar tidak ada lagi intimidasi dan arogansi dari oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Anshari, Sabtu (27/9/2025).
Ia mengingatkan, praktik mafia tanah berpotensi menimbulkan konflik sosial yang mengganggu keamanan dan kenyamanan warga. Karena itu, lanjut Anshari, keterbukaan informasi, kepastian hukum, serta keberpihakan pada rakyat kecil harus menjadi prioritas.
Dalam kesempatan tersebut, Anshari menegaskan kesiapan LBH Pemuda Muhammadiyah untuk memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat yang terdampak. “Pemuda Muhammadiyah siap berada di garda terdepan, memastikan hak-hak rakyat terlindungi sekaligus menyelamatkan aset pemerintah,” tegasnya.
Selain itu, ia mendesak DPRD Maluku untuk serius mengawal aspirasi masyarakat dan gerakan KAT. Ia juga meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya.
“Transparansi BPN adalah kunci. Jangan beri ruang bagi mafia tanah untuk bermain di atas penderitaan rakyat. Ambon harus tetap aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warganya,” pungkas Anshari. (Cik)
