Jayapura, 30/9 (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menegaskan pendirian Sekolah Rakyat Terintegrasi 75 Jayapura menjadi bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah bagi anak-anak di Bumi Cenderawasih.
Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Yohanes Walilo, di Jayapura, Selasa, mengatakan Sekolah Rakyat yang menempati Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Papua telah resmi beroperasi dan langsung memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
“Program ini sejalan dengan kebijakan nasional untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui akses pendidikan,” katanya.
Menurut Walilo, karena itu, fasilitas BLKI dimanfaatkan sementara, sambil menunggu pembangunan sekolah permanen oleh kementerian.
“Pada kegiatan MPLS diisi dengan pemeriksaan kesehatan gratis bagi siswa, mengingat sebagian besar peserta didik berasal dari perdesaan,” ujarnya.
Dia menjelaskan pemeriksaan ini penting agar kondisi kesehatan anak-anak dipastikan sebelum tinggal di asrama.
“Jadi Sekolah Rakyat Terintegrasi 75 Jayapura bakal menampung 100 siswa, masing-masing 50 orang di tingkat SD dan 50 orang di tingkat SMP, dengan rombongan belajar berjumlah 25 orang per kelas di mana rata-rata para siswa berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Papua,” katanya lagi.
Dia menambahkan, meski sekolah sudah berjalan namun masih terdapat keterbatasan tenaga pengajar sehingga pihaknya berharap dukungan kementerian terkait agar kebutuhan guru terpenuhi sesuai jumlah rombongan belajar.
“Keberadaan sekolah rakyat terintegrasi menjadi langkah strategis untuk memperluas kesempatan belajar, sehingga anak-anak Papua dapat memperoleh layanan pendidikan yang layak tanpa terkendala lokasi dan fasilitas,” ujarnya.(ANT)
