RAKYATMALUKU.CO.ID — AMBON — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Maluku, Mercy Chriesty Barends, menegaskan bahwa kolaborasi antara tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat, merupakan solusi strategis untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi di Maluku.
Demikian disampaikan Mercy kepada wartawan, usai membuka kegiatan Semarak Budaya yang diselenggarakan Komisi X DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Kebudayaan RI, di Hotel Manise Ambon, Senin, 28 Juli 2025.
Semarak Budaya seri kedua ini dihadiri 50 peserta perwakilan dari tokoh agama, adat, budaya, masyarakat, dan pimpinan paguyuban etnis dari berbagai wilayah di Maluku, dengan mengusung tema “Refleksi Kritis Peran Agama dan Budaya Dalam Pembangunan Maluku”.
Menurut Mercy, dengan adanya kolaborasi antara tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat, maka berbagai persoalan struktural yang menyebabkan ketimpangan pembangunan dan kemiskinan ekstrem di Maluku, dapat teratasi secara bersama.
Ia juga menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai adat dan ajaran agama ke dalam kebijakan pembangunan agar dapat menciptakan keadilan sosial yang inklusif dan merata.
“Setiap konflik yang terjadi pasti berakar dari persoalan struktural, kultural, dan spiritual. Kita harus melihat kembali bagaimana ajaran agama dan nilai-nilai adat bisa menjadi kekuatan untuk bersatu membangun Maluku ke depan yang lebih baik,” ujar Mercy.
Dikatakan, banyak konflik sosial di Maluku dipicu oleh perebutan sumber daya alam, batas wilayah, serta lemahnya ketahanan nilai-nilai lokal. Ia menilai bahwa adat dan budaya sering kali hanya dijadikan simbol seremonial, bahkan dimanfaatkan untuk kepentingan politik sesaat.
“Maka itu, saya mengajak semua pihak untuk membangun budaya dialog yang sehat dan terbuka. Banyak persoalan sosial dapat diselesaikan jika semua elemen duduk bersama dengan hati bersih dan pikiran jernih,” ajak Mercy.
Forum juga membahas pentingnya memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan berbasis karakteristik lokal. Mercy mencontohkan sektor kelautan dan perikanan sebagai potensi unggulan yang perlu dikelola secara terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan perlindungan dari pranata adat setempat.
“Kita tidak bisa membangun Maluku dengan pendekatan homogen. Harus berbasis potensi lokal dan melibatkan peran aktif masyarakat adat. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal tatanan nilai yang menopang pembangunan,” tegasnya.
Mercy menyebut bahwa perjumpaan lintas tokoh adat, agama, dan masyarakat adalah modal sosial penting yang harus terus dijaga dan ditumbuhkan. Ia menyebut forum seperti ini sebagai “jembatan emas” menuju pembangunan Maluku yang adil dan bermartabat.
“Kita hanya bisa keluar dari kemiskinan jika kita kerja bersama, saling menghormati, dan menjaga tatanan adat budaya kita. Kalau itu hancur, pembangunan tidak akan berjalan,” pungkas Mercy. (RIO)
