RAKYATMALUKU.CO.ID — AMBON — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Maluku, Mercy Chriesty Barends, mengingatkan bahaya sistem ekonomi kapitalis yang kian mengancam keberlangsungan hidup masyarakat di pulau-pulau kecil Maluku.
Hal ini disampaikan Mercy kepada wartawan usai membuka kegiatan Semarak Budaya Seri Ketiga bertema “Refleksi Budaya dan Lingkungan Hidup”, yang diselenggarakan Komisi X DPR RI bersama Kementerian Kebudayaan RI di Hotel Manise, Ambon, Senin, 28 Juli 2025.
Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 50 peserta dari berbagai komunitas anak muda, seniman, aktivis lingkungan, mahasiswa, dan pelajar yang peduli terhadap isu budaya dan lingkungan di Maluku.
Menurut Mercy, pentingnya sistem ekonomi berbasis kepulauan yang berkeadilan dan tidak eksploitatif. Ia juga menyatakan keprihatinannya terhadap praktik-praktik eksploitasi ekonomi oleh sejumlah korporasi besar yang masuk ke wilayah-wilayah adat.
Ia menilai, kehadiran mereka sering kali memecah belah masyarakat adat melalui pendekatan pro-kontra terhadap investasi, serta mengambil alih kendali atas harga-harga komoditas lokal.
“Para pedagang besar dan pengumpul kerap mendikte harga hasil pertanian dan perikanan. Masyarakat produsen, seperti petani dan nelayan, akhirnya tidak punya pilihan selain menjual dengan harga rendah,” tegas Mercy.
Ia menegaskan, sistem seperti ini hanya menguntungkan para pelaku usaha besar, sementara masyarakat kecil tetap terjebak dalam kemiskinan. Bahkan, di banyak desa adat, hak ulayat masih belum mendapat perlindungan maksimal, meski keberadaan mereka sudah diakui dalam Undang-Undang Desa.
Mercy juga mengkritisi perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan maupun kesiapan sumber daya manusia lokal.
Ia menyebutkan, dengan kerusakan lingkungan di pulau-pulau besar yang sudah terjadi, investor kini mulai melirik pulau-pulau kecil di Maluku sebagai target baru.
“Bagi mereka, merusak satu pulau dianggap kecil. Tapi bagi kita, satu jengkal tanah yang rusak harus dibayar mahal karena berdampak luas hingga ke pesisir,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Mercy mendorong lahirnya kolaborasi lintas sektor untuk membangun sistem ekonomi berkeadilan dan menjaga kedaulatan masyarakat adat.
Ia memuji semangat dan gagasan anak-anak muda Maluku dalam menghadirkan solusi berbasis lokal, seperti inisiatif pengelolaan sampah secara mandiri di Kota Ambon yang mampu menghasilkan nilai ekonomi tanpa campur tangan pemerintah.
“Kita semua harus saling belajar. Dari Ambon ke Buru, dari Save Aru ke Tanimbar, semua gerakan anak muda adalah kekuatan untuk melawan dominasi sistem ekonomi yang tidak adil,” kata Mercy.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi cerdas, berbasis nilai, dan jejaring yang berdampak nyata. Menurutnya, dokumentasi dan penyebaran praktik cerdas melalui media akan memperkuat daya tahan masyarakat menghadapi tekanan global, khususnya dari sistem ekonomi kapitalis.
“Kita tidak boleh diam. Jika tak ada yang bersuara, Maluku akan makin terpinggirkan,” pungkas Mercy. (RIO)
