RakyatMaluku.co.id – AMBON, Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, menegaskan perlunya kejelasan kebijakan terkait penyerapan hasil panen petani di Maluku dan Maluku Utara, menyusul persoalan harga gabah yang sempat menimbulkan polemik antara petani dan Perum Bulog.
Menurut Irawadi, perbedaan harga sempat muncul lantaran terjadi miskomunikasi antara petani dan pihak Bulog.
“Regulasi dari Badan Pangan Nasional sudah jelas, harga gabah kering sesuai surat edaran adalah Rp8.000 per kilogram. Namun sempat ditawarkan Bulog di angka Rp7.600. Itu yang memicu masalah tiga minggu lalu,” ujarnya di Ambon, Senin (29/9/2025).
Ia menegaskan, harga gabah sudah kembali normal sesuai aturan pemerintah dan serapan hasil panen kembali berjalan. Meski demikian, Irawadi menilai persoalan ini menjadi pelajaran penting agar koordinasi teknis di lapangan tidak menimbulkan kerugian bagi petani.
Selain masalah harga, DPRD juga menyoroti minimnya dukungan anggaran terhadap program ketahanan pangan. Irawadi menyebut, alokasi anggaran 2025 justru mengalami pengurangan di sejumlah sektor vital. “Bagaimana kita bicara ketahanan pangan di Maluku kalau anggarannya tidak maksimal. Mulai dari bibit, pupuk, hingga alat pertanian harus dituntaskan,” kata dia.
Irawadi menambahkan, ketahanan pangan bukan hanya soal hasil panen, melainkan harus dilihat dari hulu hingga hilir. “Perencanaan tanam, pemeliharaan, pupuk, panen, hingga pasca panen harus terkoordinasi dengan baik. Itu bukan hanya tugas Dinas Pertanian, tapi juga Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, hingga Dinas PUPR terkait infrastruktur irigasi dan bendungan,” jelasnya.
Di sisi lain, Bulog Maluku juga tengah merencanakan pembangunan gudang baru di beberapa kabupaten/kota. Fasilitas ini ditujukan untuk memperpendek jalur distribusi beras, minyak goreng, dan gula, terutama di wilayah Maluku Barat Daya (MBD) dan Kepulauan Tanimbar (KKT).
“Program itu penting agar distribusi pangan tidak lagi terkendala jarak dan waktu,” pungkas Irawadi. (*)
