AMBON – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku, Senin 1 Septemberb2025, menjadi pusat perhatian publik setelah didatangi tiga gelombang demonstran dengan tuntutan berbeda.
Aksi yang berlangsung sejak siang hingga sore hari itu sempat memanas, bahkan berujung ricuh. Namun, di akhir rangkaian aksi, DPRD Maluku akhirnya menyatakan komitmennya menerima seluruh aspirasi yang disampaikan massa.
Gelombang pertama datang dari ratusan buruh yang tergabung dalam Koalisi Buruh Maluku, gabungan dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Maluku dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Maluku. Mereka diterima dalam audiensi di ruang Komisi I DPRD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku, Fauzan Rahawarin.
Ketua KSBSI Maluku, Demas Luanmase, menyampaikan sepuluh poin tuntutan, mulai dari penolakan sistem outsourcing, desakan kenaikan UMP Maluku 2026 sebesar 10,45 persen, hingga pembentukan satgas PHK di daerah. Selain itu, mereka juga meminta DPRD memperjuangkan regulasi agar proyek Blok Masela memberi manfaat nyata bagi rakyat Maluku.
“Persoalan buruh di Maluku semakin kompleks, dari ketidakadilan sistem kerja sampai masa depan anak-anak buruh. Kami minta DPRD serius menjadi jembatan aspirasi ke pemerintah pusat,” ujar Demas.
Tidak lama berselang, giliran Aliansi Masyarakat Maluku yang mendatangi gedung DPRD. Massa mendesak pembebasan tanpa syarat terhadap dua aktivis lingkungan yang kini masih ditahan di Kejaksaan.
Selain itu, mereka menuntut DPRD merumuskan Perda Perlindungan Masyarakat Adat, menertibkan tambang ilegal, serta mendorong reformasi Polri dan pengesahan RUU Masyarakat Adat di tingkat nasional.
Puncaknya, Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun, menandatangani kesepakatan di atas materai Rp10.000 sebagai bentuk pengesahan resmi penerimaan tuntutan.
“Seluruh poin tuntutan ini kami terima. Untuk tindak lanjut, kami akan segera menyampaikan secara resmi kepada Kapolda, Kejaksaan, dan Gubernur. Kami minta waktu satu minggu untuk mengawal aspirasi ini,” tegas Watubun di hadapan massa.
Aksi berlanjut dengan kedatangan Kelompok Cipayung, gabungan organisasi kepemudaan yang membawa agenda serupa: penegakan demokrasi, perlindungan masyarakat adat, serta transparansi kebijakan pemerintah daerah. Dalam orasinya, mereka menekankan pentingnya DPRD menjaga integritas sebagai wakil rakyat.
Namun, kehadiran kelompok ini justru memicu ketegangan dengan Aliansi Masyarakat Maluku. Kericuhan tak terhindarkan ketika kedua massa saling ejek dan akhirnya terlibat aksi lempar batu serta botol air mineral.
Situasi kacau sempat membuat sejumlah pimpinan DPRD terkena lemparan, di antaranya Wakil Ketua II DPRD John Lewerissa dan Wakil Ketua I Fauzan Rahawarin. Mereka segera diamankan ke dalam gedung untuk menghindari eskalasi.
Kericuhan berhasil diredam setelah 350 personel gabungan TNI–Polri yang disiagakan melakukan pemisahan massa. Koordinator pengamanan, Kompol Noris Nanuru, menegaskan aparat bertindak humanis namun tetap tegas menghadapi potensi anarkis.
“Kami pastikan pengamanan berjalan sesuai prosedur. Batas waktu aksi sampai pukul enam sore, dan semua bisa selesai terkendali,” katanya.
Meski diwarnai insiden, DPRD Maluku menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti semua tuntutan dari ketiga gelombang massa. Ketua DPRD Benhur G. Watubun menyebut, aspirasi yang berbeda-beda tetap akan diproses dalam satu kesatuan mekanisme lembaga.
“Tidak mungkin semua pihak puas, tetapi kami pastikan DPRD bekerja untuk menyempurnakan apa yang menjadi kehendak rakyat,” ujarnya. (CIK)
