RakyatMaluku.co.id – BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tengah melakukan audit menyeluruh terhadap penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) tahun anggaran 2019-2022.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) MBD, Dwi Kustono, mengatakan, proses audit tersebut untuk menghitung potensi kerugian keuangan negaranya.
“Tim Auditor BPK RI sedang melakukan audit, auditornya sudah berjalan, tim BPK ada empat orang yang audit,” kata Kustono, kepada media media ini via telepon, kemarin.
Dijelaskan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil audit dari BPK RI untuk mengambil langkah selanjutnya guna penetapan tersangka.
“Dan kita masih menunggu hasil audit resmi BPK sebelum melangkah ke tahap penetapan tersangka,” jelas Kustono.
Dikatakan, penanganan kasus tersebut masih dalam proses penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu akan membuat terang tindak pidana yang terjadi.
“Untuk kasus dana KUR di BRI Unit Tiakur tahun anggaran 2019-2022 itu masih penyidikan. Jadi, prosesnya masih jalan ya,” akui Kustono.
Diketahui, data yang diperoleh media ini mengungkap bahwa kasus dugaan korupsi KUR di BRI Tiakur bermula dari indikasi penyalahgunaan mekanisme penyaluran kredit. Program KUR yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diduga tidak dijalankan sesuai Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang berlaku.
Akibat penyimpangan tersebut, sejumlah penerima KUR dilaporkan mengalami gagal bayar hingga kredit macet, yang pada akhirnya menimbulkan potensi kerugian negara cukup besar. Situasi ini jelas bertolak belakang dengan tujuan utama program KUR, yakni untuk memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Kasus dugaan korupsi dana KUR di BRI Unit Tiakur menjadi sinyal keras bagi aparat penegak hukum agar memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program nasional ini. Sebab, KUR bukan sekadar angka pinjaman di atas kertas, melainkan harapan jutaan pelaku usaha kecil yang bertumpu pada keadilan dan kejujuran sistem perbankan. Bila harapan itu terus dikorupsi, maka upaya pemulihan ekonomi daerah hanya akan menjadi slogan tanpa makna. (RIO)
