Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat atau BLT Kesra pada Oktober 2025. Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan menerima total Rp 900 ribu untuk periode tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2025. Penyaluran dilakukan melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia mulai Senin (20/10/2025).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, BLT Kesra diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat ekonomi nasional menjelang akhir tahun. “Setiap penerima akan mendapatkan Rp 300 ribu per bulan, dan pencairan dilakukan sekaligus sebesar Rp 900 ribu mulai minggu depan,” ujar Teddy dalam keterangannya, Selasa (21/10/2025).
Bantuan ini menyasar 35,04 juta keluarga penerima manfaat, atau sekitar 140 juta jiwa jika dihitung satu keluarga terdiri dari empat orang. Penerima bantuan ditentukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) pada desil 1 hingga 4, yang mencakup masyarakat dengan tingkat ekonomi terbawah. Syarat lainnya, penerima harus bukan ASN, TNI, atau Polri, serta memiliki rekening di bank penyalur yang ditunjuk pemerintah.
Masyarakat dapat memeriksa apakah namanya terdaftar sebagai penerima BLT melalui situs resmi [https://cekbansos.kemensos.go.id](https://cekbansos.kemensos.go.id). Caranya cukup mudah: pilih provinsi dan wilayah tempat tinggal, masukkan nama sesuai KTP, isi kode captcha, lalu klik tombol Cari Data. Sistem akan menampilkan hasil pencarian berdasarkan data penerima bantuan yang tercatat di Kemensos.
Selain BLT Kesra, situs tersebut juga menampilkan informasi berbagai program bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kedua program ini ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan agar dapat memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan, dan gizi keluarga secara berkelanjutan.
Bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima, pendaftaran dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos di ponsel atau secara langsung di kantor desa atau kelurahan setempat. Data akan diverifikasi oleh dinas sosial sebelum disahkan oleh pemerintah daerah dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Dengan begitu, bantuan bisa disalurkan tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. (*)
