RakyatMaluku.co.id – AMBON, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Maluku menyoroti lemahnya kontribusi sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dalam pendapat akhir Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2025 yang dibacakan juru bicaranya, Alhidayat Wajo, PDIP mendesak evaluasi menyeluruh terhadap BUMD yang tidak lagi memberikan manfaat signifikan.
Dari sekian banyak BUMD yang ada, PDIP menilai keberadaan PT Panca Karya maupun PT Dok Wayame belum berdampak besar bagi peningkatan PAD. “Atas dasar fakta ini, Fraksi PDI Perjuangan berpendapat agar BUMD yang tidak lagi memberi kontribusi dievaluasi secara total,” tegas Wajo, Selasa (30/9/25)
Selain itu, PDIP juga menyoroti mekanisme pengangkatan direksi PT Panca Karya yang dinilai tidak sesuai aturan. Berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018, direksi BUMD semestinya diangkat melalui proses seleksi terbuka, bukan penunjukan langsung.
Fraksi PDIP turut menekankan perlunya transparansi dalam pengisian dewan pengawas dan komisaris BUMD. Hal ini, menurut mereka, harus dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memperhatikan unsur independensi sebagaimana diatur dalam Permendagri 37/2018 dan PP Nomor 54 Tahun 2017.
“Komposisi manajemen yang profesional dan sesuai aturan menjadi kunci untuk mencapai target pendapatan yang maksimal, sehingga dapat menopang pembiayaan pemerintahan daerah,” ujar Wajo. (Cik)
