– Teken Nota Kesepakatan Rumah Subsidi
PEMERINTAH Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) siap merealisasikan pembangunan 400 unit rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati SBB Asri Arman usai menghadiri penandatanganan nota kesepakatan sinergitas penyediaan data dan penyelenggaraan perumahan di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Selasa (16/9/2025).
Penandatanganan dilakukan antara Kementerian PKP, Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Pemerintah Provinsi Maluku serta pemerintah kabupaten/kota se-Maluku. Hadir dalam kesempatan itu Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, para bupati/walikota serta pemangku kepentingan lainnya.
“Kami menyanggupi pembangunan perumahan sesuai kuota yang diberikan dan akan melengkapai berbagai keperluan administrasi yang dibutuhkan. Semoga program ini dapat dirasakan manfaatnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten SBB,” kata Bupati Asri.
Program tersebut merupakan bagian dari inisiatif nasional 3 Juta Rumah yang digagas pemerintah pusat guna menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi MBR dan ASN melalui mekanisme subsidi.
Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, Provinsi Maluku mendapatkan jatah 3.000 unit rumah subsidi. Ia meminta pemerintah daerah segera mendorong masyarakat dan ASN untuk memanfaatkan program ini.
“Lewat BP Tapera kita alokasi rumah subsidi di Maluku sebanyak 3.000 unit. Saya harap Gubernur dan Kepala Daerah di Maluku bisa segera dorong MBR dan ASN memanfaatkan program ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, sesuai arahan Presiden Prabowo, penyaluran program perumahan berbasis pada satu data resmi, yaitu data dari BPS. “Kami patuh atas arahan itu, jadi kami tidak menggunakan data yang lain,” tegas Maruarar.
Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyambut baik program tersebut. Menurutnya, dengan kondisi geografis kepulauan serta keterbatasan lahan, masyarakat Maluku membutuhkan dukungan lebih besar dalam bentuk rumah subsidi.
“Target 3.000 rumah ini penting agar semakin banyak keluarga di Maluku bisa memiliki rumah layak huni,” kata Hendrik. (ADV)
