RAKYATMALUKU.CO.ID — JAKARTA — Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menghadiri penandatanganan perjanjian pinjam pakai Barang Milik Daerah (BMD) untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang digelar di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial RI, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).
Kementerian Sosial menyelenggarakan kegiatan tersebut bersama 41 instansi pemerintah daerah dan dua universitas yang turut berkomitmen menyediakan fasilitas dan dukungan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, penandatanganan ini menjadi tonggak penting dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai bentuk afirmasi negara terhadap kelompok masyarakat paling rentan.
“Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang belum pernah sekolah, tidak bersekolah, atau terancam putus sekolah,” ujar Saifullah.
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Muhammad Nuh, menyebutkan bahwa program ini mengusung tema besar: memuliakan dan membahagiakan orang-orang, menjangkau yang tak terjangkau, serta menjadi pemungkin bagi hal-hal yang sebelumnya dianggap mustahil.
“Sekolah Rakyat adalah pemungkin. Ia memungkinkan yang tidak mungkin. Kita tidak hanya menyelamatkan kaum miskin, tetapi memuliakan mereka dengan memberikan lebih dari sekadar kebutuhan dasar,” jelas Nuh.
Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang digagas Presiden RI untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi, memperluas akses pendidikan, serta menyiapkan generasi emas 2045.
Usai penandatanganan, acara ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta dari pemerintah daerah dan universitas. (RIO)