RakyatMaluku.co.id – RATUSAN buruh yang tergabung dalam Koalisi Buruh Maluku – gabungan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Maluku dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Maluku—mendatangi Gedung DPRD Maluku, Senin (1/9/2025). Kedatangan mereka diterima untuk audiensi dengan sejumlah anggota DPRD Maluku di ruang Komisi I yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku, Fauzan Rahawarin.
Ketua KSBSI Maluku, Demas Luanmase, menyampaikan sepuluh poin tuntutan yang menurutnya mendesak untuk segera ditindaklanjuti. “Persoalan buruh di Maluku semakin kompleks, mulai dari sistem kerja yang tidak adil hingga jaminan masa depan anak-anak buruh. Kami minta DPRD menjadi jembatan aspirasi ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Adapun sepuluh tuntutan Koalisi Buruh Maluku adalah:
- Menolak sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja.
- Menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku tahun 2026 sebesar 10,45 persen.
- Membentuk desk ketenagakerjaan di Polda Maluku untuk penanganan cepat masalah buruh.
- Menolak pajak pesangon bagi pekerja yang terkena PHK.
- Membuat peraturan daerah (Perda) perlindungan BPJS Ketenagakerjaan khusus bagi buruh rentan.
- Mendorong pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor.
- Membentuk satgas PHK di Maluku untuk mengawasi praktik PHK sepihak.
- Mengesahkan UU Ketenagakerjaan tanpa model omnibus law.
- Memberikan beasiswa pendidikan tinggi bagi anak-anak buruh Maluku.
- Memprioritaskan putra-putri asli Maluku menduduki posisi strategis dalam pengelolaan Blok Masela.
Dalam pertemuan itu, perwakilan buruh juga menekankan perlunya regulasi yang berpihak pada masyarakat lokal agar proyek strategis nasional, seperti Blok Masela, benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat Maluku. (CIK)
